Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Daerah

Bagaimana Proses Pemilihan Kepala Daerah. Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal surat suara akan dibuat berbeda Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah dengan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” di bagian bawahnya Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundangundangan sebagai berikut Pasal 56 Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Proses Pemilihan Kepala Daerah, Simak Tahap Persiapan dan

Tahapan PersiapanTahapan PenyelenggaraanTugas Komisi Pemilihan Umum Terhadap Tahapan Pemilihan Kepala DaerahTahapan persiapan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang meliputi 1 Perencanaan program dan anggaran 2 Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan 3 Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan 4 Pembentukan Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) 5 Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten Kota Panitia Pengawas Kecamatan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 7 Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 8 Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Tahapan penyelenggaran pemilihan diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang meliputi 1 Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota 2 Pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota 3 Penelitian persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota 4 Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota 5 Pelaksanaan kampanye 6 Pelaksanaan pemu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas antara lain 1 KPU provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada DPRD provinsi dan KPU dengan tembusan kepada presiden melalui menteri 2 KPU kabupaten/kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota kepada DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada KPU provinsi dan gubernur yang nantinya oleh KPU provinsi akan diteruskan kepada KPU dan oleh gubernur akan diteruskan kepada menteri Tugas dari KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota sebagaimana disebutkan di atas telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (RenTo)(210719).

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Hukum Positif Indonesia

Proses Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah (KDH) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MASA PANDEMI

Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini akan dilaksanakan pada Tahun 2020 ini membuat waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid19 sangatlah berdekatan waktunya Dan di takutkan akan menurunnya kualitas Pilkada serta keterwakilan Pemilih menjadi tidak maksimal ditambah lagi dengan selalu bertambahnya Pasien yang terkena atau tertular virus.